Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah Mengenai yang sederhana di Indonesia. Tidak cuma harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus tempuh. Tidak heran bilamana banyak pasangan dengan perbandingan keyakinan akhirnya memilah menikah di luar negeri saja.

Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya hendak mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan maupun dari perwakilan Republik Indonesia setempat misalnya ( KBRI). Sesudah ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil buat mendapatkan Pesan Uraian Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. Tidak susah- sulit amat, namun cukup memakan bayaran.

Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbandingan agama tidak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung nomer 1400 K/ Pdt/ 1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan majelis hukum. Yurisprudensi tersebut bagikan tahu apabila kantor catatan sipil boleh melaksanakan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil menggambarkan mencatat, bukan mengesahkan.

Hanya saja, tidak segala kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pula nantinya hendak mencatat perkawinan tersebut bagaikan perkawinan non- Islam. Pasangan tetap dapat memilah menikah dengan ketentuan agama tiap- masing- masing.

Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki asumsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen. namun, sistem ini pula tidak mudah karena tidak kerap pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan.

Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia buat melegalkan pernikahannya menggambarkan tunduk sebaliknya pada salah satu hukum agama. Biasanya, kasus yang mencuat menggambarkan gesekan antar- keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai buat pengesahan.

Pengalaman mengurus pernikahan beda agama dengan sistem terakhir ini dialami oleh Mary Anne Ninyo, perempuan yang agamanya Katolik yang menikah dengan pria Kristen Protestan pada tanggal Sebelas Februari 2018 sehabis itu di Gereja St. Yosep Matraman, Jakarta timur. dan kemudian memilah mengalah dan tunduk dengan keyakinan suaminya disaat melakukan pernikahan.

Toh ia dan calon suami kala itu masih terletak dalam sistem ibadah dan kitab yang sama, pikirnya. Ninyo dan suami pula bersepakat tidak hendak mempersoalkan keyakinan yang hendak dianut anaknya nanti disaat berumur, asalkan masih terletak di lingkup keyakinan mereka berdua.“ Terserah suamiku mau bawa aku ke mana, asalkan tujuannya baik,” ucapnya.

Semacam Ninyo, Widana Made yang agamanya agama Hindu pula menuturkan pengalamannya mengurus pernikahan delapan tahun yang setelah itu dengan seorang perempuan islam. yang namanya, Yuliana Prihandari, ia mau menikah dengan sistem Hindu dan melakukan upacara Sudhi Wadani. sehabis itu, mereka mengurus administrasi ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia( PHDI).

Berbekal pesan dari PHDI inidia Made dan Yuli menciptakan akta nikah di kantor catatan sipil setempat.“ gak ada perselisihan. Kedua belah keluarga menyerahkan segala ke anak yang mau menikah. saya juga gak memponis istri ku harus masuk agama tertentu, kecuali macam syarat pernikahan,” cerita Made disaat saya tanyakan Menimpa gesekan antar- keluarga.